Jangan Biarkan Hal Kecil Mencoreng Damai

Robby Syahputra SE, Komisioner KIP Aceh

Beberapa waktu lalu, media lokal Aceh kembali dihiasi berita teror  bakal calon legeslatif (bacaleg) dari salah satu partai lokal di Aceh. Walau pun modusnya masih simpang siur, kita sungguh menyayangkan tindakan tersebut. Ini seakan mengindikasikan terganggunya demokrasi damai di Aceh. Apa yang memicu hal ini? Siapa yang berperan mengawal proses demokrasi agar tetap berlangsung santun? Berikut pendapat Robby Syahputra SE dalam wawancara bersama jurnalis Gema, Marwidin Mustafa.

Menurut Anda, Apakah proses demokrasi sudah berjalan baik di Aceh?
Pasca konflik sudah mulai bagus. Ini ditandai dengan kehadiran sejumlah partai lokal. Dan itu yang harus kita jaga. Jangan sampai hal-hal kecil kembali mencoreng  perdamaian pasca konflik. 

Apa yang menjadi tantangan besar dalam mewujudkan demokrasi damai di Aceh?
Salah satunya proses komunikasi yang belum baik antara berbagai stakeholder di Aceh. Komunikasi yang kita maksud adalah bagaimana ketika ada perbedaan-perbedaan regulasi yang ada, bagaimana komunikasi ini kita koneksikan dengan pihak-pihak, sehingga demokrasi tetap terjaga. Perbedaan-perbedaan kadang muncul antara partai lokal dan partai nasional. Disinilah seorang pemimpin dan penyelenggara harus bijaksana dalam melihat proses demokrasi yang sudah tumbuh dengan baik.
 

Siapa yang berperan mengawal demokrasi damai agar tetap berlangsung?
Pertama sekali adalah diri kita. Saya lihat untuk menuju ke arah damai yang lebih baik, sangat tergantung dari niat ikhlas. Jangan sampai seseorang terzhalimi dalam perjalanannya mengisi demokrasi. Tempuhlah mekanisme-mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi. Sangat gampang orang lain menganggu stabilitas keamanan kita. Jangan sampai orang Aceh dipeucoeh-coeh bacut, langsung terpancing untuk melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang melanggar aturan dan menjurus ke prilaku kriminal.

Bagaimana mewujudkan demokrasi damai di Aceh?
Pertama, dalam demokrasi, semua orang berhak menyampaikan aspirasinya asalkan caranya baik. Kalau pun ada perbedaan dalam aspirasi tersebut, saya pikir itu merupakan rahmat. Dalam Islam pun perbedaan itu disebut rahmat. Tinggal bagaimana kita mengemas perbedaan itu agar tidak menjadi ancaman. Pilar-pilar inilah yang harus kita tumbuhkan. Terutama oleh pemimpin di masing-masing kelompok.

Kedua, ketika salah satu pihak diberi kewenangan untuk membuat kebijakan, maka yang ditumbuhkan dan dilahirkan haruslah menjadi milik seluruh masyarakat Aceh, bukan milik sekelompok atau segolongan orang saja. Nah, bagaimana kita mendesain hal yang mampu mengakomodir kepentingan bersama ini.
Harapan kita, semoga pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada, mampu memahami hal ini. Setelah tumbuh pemahaman yang baik, langkah selanjutnya adalah mensosialisasikannya ke masyarakat luas.
 

Untuk melahirkan  wakil rakyat yang berkualitas di parlemen nantinya, apa yang harus dilakukan oleh KIP?
Kita tetap berpegang pada katakan yang haq tetap haq, yang bathil tetap bathil. Jadi kalau memang seseorang ingin disebut berhak dan layak mendapat kursi yang diberikan oleh rakyat, lakukan dengan cara yang haq, yang benar. Kalau dia dilakukan dengan  cara yang bathil, maka perjalanannya akan penuh kecurangan dan tindakan yang melanggar hukum. Beberapa contoh sudah ada. Namun harapan kita kedepan, dengan niat yang tulus dan ikhlas, proses demokrasi harus kita upayakan bisa berlangsung damai di Aceh.