Barometer pemberlakuan syariat Islam di nusantara adalah Provinsi Aceh. Provinsi lain akan menilai baik-buruknya pelaksanaan hukum Islam. Karena kegagalan dan adanya kelemahan akan berdampak pencitraan yang buruk terhadap tegaknya syariat Islam. Tantangan tersebut tidak saja datang dari nonmuslim, tetapi juga umat Islam yang apriori dengan syariat.
Hal tersebut disampaikan Habib Rizieq, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Pusat dalam Seminar Syariat Islam Penyelamat Umat Dunia Akhirat di Asrama Haji Banda Aceh, Ahad (21/4). Dengan penuh semangat, Habib Rizieq mengurai pentingnya mengubah imej dengan diberlakukannya syariat Islam Aceh . Hal tersebut sangat penting, karena keberhasilan syariat Islam di Aceh dapat memuluskan keinginan bersyariat di provinsi lain. “Penerapan syariat Islam wajib berhasil,” ungkapnya berapi-api.
Sedangkan DR Munawar Djalil MA, Kepala Bidang Bina Hukum Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh, sebagai pemapar kedua menyebutkan pihak DSI sudah mengimplementasikan regulasi penerapan syariat Islam. Namun, diakui masih berjalan lambat dan terdapat banyak kendala.
Menurut Munawar, penerapan syariat Islam bukan murni tanggung jawab DSI, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Pelaksanaan syariat Islam di Serambi Mekkah ini kenyataannya terdapat banyak tantangan baik dari masyarakat Aceh, pihak luar yang sering mengopinkan pada kelemahan syariat Islam. Banyak anggapan pelaksanaan syariat Islam tidak relevan dengan masalah kekinian. Malah sebagian beranggapan syariat Islam memperlebar disintegrasi bangsa.
UUD VS Syariat
Pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan di Aceh, tidak akan menggangu hak bagi nonmusim. Hal ini ditegaskan Habib Rizieq. Ia berkeinginan syariat Islam tidak saja berlaku di Aceh, tetapi diperbolehkan di provinsi lainnya. Menurutnya pemberlakuan syariat Islam tidak akan mengganggu hak nonmuslim. Dalam mempermudah pencapaian tersebut, Habib Rizieg menilai pentingnya hukum pidana Islam berlaku di Jakarta.
Karenanya diingatkan saat pemilihan pemimpin atau calon legislatif agar dipilih prosyariat Islam.
Pelaksanaan syariat Islam yang diterapkan di Aceh, tidak akan menggangu hak bagi nonmusim. Hal ini ditegaskan Habib Rizieq. Ia berkeinginan syariat Islam tidak saja berlaku di Aceh, tetapi diperbolehkan di provinsi lainnya. Menurutnya pemberlakuan syariat Islam tidak akan mengganggu hak nonmuslim. Dalam mempermudah pencapaian tersebut, Habib Rizieg menilai pentingnya hukum pidana Islam berlaku di Jakarta.
Karenanya diingatkan saat pemilihan pemimpin atau calon legislatif agar dipilih prosyariat Islam.
Adanya anggapan syariat Islam rentan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, baginya tidak beralasan. Karena syariat Islam juga telah diatur konstitusional. Demikian Habib Rizieq.(ind)
0 coment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !