Soal Seks Bebas, Pemko Dinilai Tidak Serius

Mewabahnya perilaku seks bebas di Banda Aceh pada dasarnya bukanlah isu baru. Perilaku menyimpang tersebut sudah menjadi salah satu sisi lain Kota Banda Aceh. Hanya saja selama ini, pihak eksekutif dinilai tidak serius dan cenderung menjadikan masalah tersebut sebagai pencitraan semata. Demikian keterangan tertulis dikirimkan Anggota DPR Kota Banda Aceh, Teuku Tarmizi kepada Gema beberapa waktu lalu.

Teuku Tarmizi sangat menyayangkan sikap Pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Mawardy Nurdin dan Illiza Sa'adudin Djamal. Menurutnya, baik Mawardy maupun Illiza belum memiliki grand design yang ideal untuk menekan wabah seks bebas di Banda Aceh. "Dalam kapasitas pengawasan, sudah berulang kali diingatkan. Persoalan seks bebas di Banda Aceh sudah sangat mengakar, bahkan menjadi komoditi ekonomi sejumlah warga, khususnya para pendatang. Sayangnya belum ada langkah konkrit dan terkesan main-main," ujarnya.
 

Masih menurutnya, DPRK Banda Aceh periode 2009-2014 sudah membahas Rancangan Qanun Aqidah dan Akhlak. Raqan yang sudah diparipurnakan akhir 2011 lalu memuat beberapa subtansi terkait pencegahan perilaku seks bebas dan menyimpang serta tuntutan pembentukan akhlak yang mulia. Sayangnya hingga saat ini, raqan usulan DPRK Banda Aceh tersebut belum direspon oleh Pemko Banda Aceh.
 

Saat itu, Mawardy-illiza beralasankan beberapa hal. Di antaranya, implementasi qanun tersebut dibutuhkan badan independen yang bekerja mengawasi realisasi nilai-nilai qanun tersebut di tengah-tengah masyarakat. Sementara Banda Aceh menurut penjelasan Mawardy dan Illiza tidak memiliki anggaran yang memadai untuk membiayai operasional badan tersebut. "Ya kalau ternyata penting untuk masyarakat, kan bisa dianggarkan kemarin pada Tahun 2012 atau 2013. Nah kenyataanya tidak sama sekali. Pemko terkesan menolak qanun ini. Padahal setelah 30 hari pasca paripurna, qanun tersebut sudah wajib diimplementasikan" ungkap politisi Partai Aceh ini dengan kecewa.
 

Ironisnya dalam dua pekan terakhir, Pemko Banda Aceh melalui Wakil Walikota, Illiza Sa'adudin Djamal terkesan menyampaikan retorika yang berlebihan di media massa. Penyampaian fenomena seks bebas dan pengakuan remaja yang melakukan seks bebas saat mengisi acara bersama Istri Menkominfo, Tifatul Sembiring nilainya bukan langkah konstruktif. "Kalau serius, harusnya tidak di media massa saja. Tapi benar-benar tegas dengan aturan. Harus sesuailah antara bicara dan kerja," sindirnya.
 

Di lain hal, ketidakseriusan Mawardy-Illiza dalam penegakan nilai-nilai Syariat Islam terlihat dari minimnya alokasi anggaran pada 2013 ini. Padahal dalam rapat pembahasan anggaran kemarin, DPRK Banda Aceh sudah mengingatkan Pemko untuk merevisi lembar alokasi anggaran demi optimalnya penegakan Syariat Islam.

Tidak hanya fakta tersebut, lanjut Tarmizi, pemberlakukan Syariat Islam di Kota Banda Aceh masih tumpul ke atas. Pemko marak merazia anak-anak muda di tempat umum sementara itu, sejumlah lokasi hiburan tertutup yang diperkirakan intim dengan praktik prostitusi justru terkesan dibiarkan.

Karenanya Tarmizi kembali mengingatkan Pemerintah Banda Aceh untuk menunjukkan keseriusannya dalam membenahi implementasi Syariat Islam di ibukota pemerintahan Aceh ini. Seharusnya Banda Aceh mampu menjadi ikon tertibnya pelaksanaan Syariat Islam yang dimulai dari hal terkecil, hingga hal-hal besar yang menyangkut kesejahteraan warga kota. "Ayo kita kembali ke lapangan. Kita kerja sama-sama. Apapun peraturan yang dibutuhkan, kita bisa buat tentunya. Kita rancang subtansi yang kuat secara hukum sehingga implementasinya juga baik," sebut Ketua Komisi C DPRK Banda Aceh (Rel)