Generasi Muda Tanggung jawab Kita Semua

Tgk. Anwar Yusuf Ajad - Ketua KPAID Aceh

Bagaimana pendapat Anda tentang traficking yang melibatkan para siswa SMP dan SMA?
Persoalan pergaulan bebas setahu saya itu bukan baru kemarin, justru sudah lama mengintai anak-anak Aceh. Jadi traficking yang saya tahu sejak 2009 itu secara terselubung dan sudah tersusun secara rapi, sehingga kasus-kasus yang kita dapati di lapangan itu menunjukkan adanya sebuah sistem ataupun jaringan yang terbina rapi untuk menghancurkan anak Aceh. Mencuatnya kasus di Bireun, menurut saya itu sudah biasa, saya anggap itu bukan sebuah yang baru. 

Oleh sebab itu saat ini sesegera mungkin pemerintah juga harus mengetahui secara mendetil persoalan  tersebut dan sesegara mungkin mengambil kebijakan-kebijakan untuk melindungi anak Aceh.  Memang kewajiban utama ada pada orang tua, karena sebagai orang tua tidak hanya sekedar melahirkan, namun dituntut tanggung jawab yang besaruntuk mencetak  anak yang berakhlak mulia yang mengenal sang Maha Pencipta Allah dan juga mengenal orang tua.

Bahkan ada berita arisan-arisan ibu-ibu yang menghadiahkan para remaja muda?
Kalau tentang arisan ibu-ibu itu saya tidak berani menjamin benar atau tidaknya, karena yang mengeluarkan pernyataan itu bukan saya. Ibu-ibu itu sudah di luar tanggung jawab saya, karena saya sebagaii ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Aceh, kewajiban saya diberi hak oleh negara untuk menempatkan posisi anak pada posisi yang sebenarnya, yakni melindugi  hak-hak mereka.  Jadi yang disebut anak dari dalam kandungan ibu sampai usianya berumur 18 tahun. Walaupun disebutkan, ikut menjadi korban juga para pelajar baik SMA dan SMP,  tapi saya juga tidak bisa membuktikan hal tersebut. Saya minta waktu untuk mendalami hal tersebut, apakah para pelajar atau anak di bawah umur juga terlibat didalamnya.

Sebenarnya apa faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas semakin meningkat di bumi Serambi Mekkah?
Menurut saya karena faktor ekonomi dan kesempatan, seperti kita ibaratkan seorang manusia yang mempunyai hutang banyak, terus dia mempunyai kesempatan dalam melakukan pencurian, dia mungkin tidak akan membuang kesempatan. Keadaan atau karena ada kesempatan biasanya seseorang itu mudah melakukan hal-hal yang negatif.

Hal-hal apakah yang mesti dilakukan pemerintah?
Harus ada kebijakan pemerintah untuk memberantas tempat maksiat dengan cara menutup atau mencabut izin. Dalam hal ini kebijakan yang diambil harus adil, tidak memandang siapapun dan dimanapun. Kalau ingin menjalani syariat Islam di Aceh ini secara kaffah, jangan ada istilah kebal hukum dalam memberantas tempat maksiat.  Jangan sampai tempat maksiat di kaki lima diberantas, sedangkan hotel berbintang lima dibiarkan.

Tawaran dan solusinya lainnya?
Selain itu,  tempat-tempat perlacuran dan tempat-tempat yang dicurigai ada praktek maksiat harus segara ditindak dengan mencabut izinnya.  Yang terbukti menyediakan tempat protitusi, tempat minuman-minuman keras misalnya, pemerintah harus tegas. Tidak boleh pilih kasih dalam menegakkan hukum dan memberantas tempat maksiat. Harus berani mengatakan yang benar walau pahit sekalipun.
 

Siapa yang lebih bertanggung jawab?
Dalam menangani hal-hal tersebut tidak cukup hanya satu atau dua instansi saja yang bergerak, harus ada keterpaduan semua elemen masyarakat yang sudah diamanahkan oleh negara seperti  MPU, MAA, MPD, BP3A, Dinas Syariat Islam yang dibantu oleh pihak kepolisian dan juga Dinas-Dinas lain yang terkait terhadap anak. Itu harus duduk bersama, kalau tidak itu akan sia-sia saja. Kalau  hanya Dinas Syariat Islam bekerja sendiri dan BP3A bekerja sendiri, itu tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal.

Kita harus prihatin, bagaimana generasi penerus bangsa ini melanjutkan pembangunan ke depan bila yang kita harapkan untuk menjadi pemimpin sudah tidak mempunyai akhlak. Mereka sudah terlibat pergaulan bebas,  terjebak narkoba, sedangkan sebuah bangsa itu harus memiliki akhlak.  Pembangunan tanpa akhlak tidak akan pernah tercapai masyarakat adil dan makmur seperti yang kita inginkan. Saya berharap kepada pemerintah untuk mendidik dan menjaga akhlak para penerus bangsa, sebagaiamana yang kita ketahui mereka itu adalah fundamental dan pemimpin masa depan. Indra K