FPI Aceh Barat: Syariat Jalan di Tempat

Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat sekarang berjalan di tempat. Demikian penilaian tertulis Ketua Front Pembela Islam Kabupaten Aceh Barat, Tgk. Muhammad Amien  yang dikirimkan ke sejumlah media. Bukan tidak beralasan, sebut Amien, melihat fakta realitasnya hari demi hari. selama bergantinya tampuk pimpinan kabupeten dari H. Ramli, MS ke H. T. Alaidinsyah terkesan berjalan di tempat.

Selama kepemimpinan Tito-Nanda (baca: bupati baru) belum ada gebrakan yang signifikan dalam hal penegakan syariat Islam. Masih sekitar razia yang bersifat insedentil yang bersifat dadakan. “Seyogyanya upaya yang dilakukan oleh pihak Pemkab Aceh Barat adalah upaya yang komprehensif dan simultan. Sehingga masyarakat menanggapi dan menyikapi isu syariat ini bukan ‘panas taik ayam’,”tulis Amien.

Sejak pelantikan Bupati terpilih 8 Oktober 2012 lalu, progam positif keagamaan yang kami nilai berhasil dan sudah berjalan hanya pengajian majelis taklim terpadu yang prakarsai oleh  Majelis Mubhasah Dayah Aceh Barat (MUDAB)  yang dilaksanakan di Kecamatan–Kecamatan, itupun selama dua kali sebulan. Sebenarnya pengajian semacam ini sudah ada di masa pemerintahan sebelumnya di bawah Lembaga Kajian Tingkat Tinggal Islam (LKTTI).

Penilaian FPI Aceh Barat ini, bukan bertujuan menyudutkan pemerintahan sekarang dan memuji pemerintahan sebelumnya. Namun ini realitas di lapangan berupa desas-desus yang berkembang dalam masyarkat Aceh Barat sekarang. “Ini perlu kita tindak lanjuti karena jangan sampai kekecewaan masyarakat berakibat kepada penghakiman massa terhadap pelanggar syariat,” ungkap Amin.

Sementara itu, menurut sejumlah warga, di Meulaboh sekarang. Bila ingin mengetahui jumlah pelanggar Syariat Islam, amati saja pengguna jalan di kota Meulaboh. Hampir dipastikan dalam waktu satu menit saja sudah sampai dua puluh orang yang melanggar. Kasusnya, mulai dari tidak berpakaian secara islami sampai kepada boncengan mesra ala muda-mudi yang jelas-jelas bukan pasangan suami istri.

Untuk itu, FPI Aceh menyarankan kepada pemerintah setempat agar lebih serius mencegah kemaksiatan bukan memberantas. Sebab jika kita berantas penjahat maka akan melahirkan penjahat yang baru. Tapi caranya merubah penjahat jadi orang baik. Seperti adagium yang sering kita dengar dalam dunia kesehatan lebih baik mencegah dari pada megobati. “Bahkan dalam Ushul Fiqh disebutkan jika kita setuju suatu perkara, kita juga siap menerima konsekwensi dari perkara yang kita setujui tersebut,” ulas Amin. (rel)