Atasi Kemiskinan, Syarat Utama Kota Madani

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar
Guru Besar IAIN Jamiah Ar Raniry

Dalam kesempatan memaparkan usul kebijakan pada Seminar Internasional Banda Aceh Model Kota Madani Indonesia, Guru Besar IAIN Jami'ah Ar Raniry, Al Yasa' Abubakar memberi empat point penting. Dalam membangun kota madani, menurutnya, dimulai dari upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan anak yatim. Untuk masalah tersebut, Baitul Maal Kota Banda Aceh harus berfungsi optimal dengan dana yang dimiliki, memungkinkan untuk memberdayakan mereka dengan cara melatih keterampilan serta penguatan modal.

Selain itu, dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan anak yatim, Al Yasa' diusulkan. anak jalanan dikembalikan ke orang tua dan keluarga atau diasuh di panti atau dipulangkan ke kampung asal. Pemerintah Kota Banda Aceh disarankan untuk membuatkan kriteria jelas tentang anak jalanan. "Sekiranya tidak berhasil harus dianggap sebagai 'anak nakal' dan diberikan pengawasan secara hukum," sebut Al Yasa'.

Dalam perlindung anak yatim, lanjut Al Yasa',  juga perlu dilakukan dengan memberikan wali yang resmi. Dan wali tersebut ditentukan atau ditunjuk dengan penetapan mahkamah. Selain itu, pemilihan wali dapat dilakukan oleh keluarga atau baitul maal ketika keluarga tidak bersedia.

Hal lain yang menjadi perhatian utama Pemko Banda Aceh dalam menjadikan model kota madani sebut al yasa',  adalah dunia pendidikan, dalam hal ini harus jelas jam belajar, bagaimana pendidikan agama dan kemampuan membaca al Quran peserta didik serta menjadikan peserta didik yang berakhlak islami dengan lingkungan yang kondusif.

"Jam pelajaran pendidikan agama akan sangat baik sekiranya ditambah, tetapi bukan untuk aspek kognitif semata. Saran saya harus mencakup aspek afektif dan psiko motorik. Guru agama pun hendaknya dilatih secara terus menerus. Sehingga dapat membuka wawasan anak dan menjadi anak didik yang santun, toleran dan mampu bersahabat dengan 'tuntutan' kehidupan modern," sebut Al Yasa'.

Terkait dengan ketertiban gampong, Al Yasa' menilai bahwa masyarakat gampong ragu-ragu dalam mengambil tindakan mengenai ketertiban atas pelaksanaan syariat Islam. Namun masyarakat kemudian menjadi terbuka dalam membicarakan pelanggarannya dengan format pengadilan adat. Untuk itu, saran guru besar IAIN bidang fikih tersebut, perlunya penguatan pimpinan masyarakat gampong, serta adanya koordinasi atau kerjasama yang kuat antar geuchik dengan Satpol PP-WH, serta perlu juga penataan lewat reusam gampong atas statute rumah sewa dan sebagainya.

Ketertiban gampong, lanjut Al Yasa', seperti meunasah perlu diramaikan dengan cara baru, misalnya dengan pemberian akses internet sehat dan gratis, atau meunasah menjadi pusat kegiatan remaja gampong. "Tentunya, penetapan jam belajar gampong dan pelarangan semua kegiatan hiburan sehingga anak-anak pada waktu tertentu harus benar-benar belajar di rumah atau dimeunasah masing-masing," sebut Al Yasa' yang didampingi moderator seminar Mawardi Ismail, SH, M.Hum.

Terakhir, usul saran mantan Rektor IAIN Jamiah Ar Raniry dalam seminar tersebut berupa adanya jaminan ketertiban dan kenyamanan bagi pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh. 

Selama ini, masalahnya keberadaan pedagangan kaki lima yang tidak tertib sehingga menggangu kenyamanan dan hak-hak public lainnya. Hal lainnya, sebaiknya dilegalkan sehingga dapat diawasi dan dikutip retribusinya  serta perlu keputusan yang konsisten dan tegas, namun dengan cara pendekatan yang persuasif. (Gbo-R)