Pesantren Terpadu dan Keadilan Pendidikan

Pesantren terpadu, atau dikenal juga dengan dayah modern atau sekolah berasrama cukup populer di Aceh. Pesantren ini diyakini pendidikannya lebih berkualitas.  Memproduksi alumni yang mandiri, memiliki daya saing, berprestasi dan memiliki akhlak mulia. Melahirkan santri/pelajar yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Awalnya, pesantren terpadu jadi pilihan masyarakat karena dapat melokalisir anak dari pengaruh negatif lingkungan. Santri/pelajar “dikurung” sepanjang hari,  sehingga tak dapat berinteraksi dengan pemakai narkoba, jauh dari tontonan dan bacaan yang merusak. Terhindar dari prilaku jahili.

Keungggulan lain pesantren ini: mengajarkan bahasa asing. Selain bahasa Arab dan bahasa Inggris, ada juga yang mengajarkan bahasa Cina dan Jepang. Beberapa diantaranya menambah keunggulan bidang tahfidz Al Quran. Ada juga yang mengajarkan teknologi informasi, kewirausahaan dan spesifik paham keislaman yang dianut: tradisional atau modernis.

Dilihat dari kemampuan alumni, mereka pada umumnya mampu masuk perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri. Dapat berperan dengan baik dalam masyarakat dan dunia kerja. Mudah berhubungan dengan bangsa asing. Kapasitas individualnya berbeda jauh dengan alumni sekolah, madrasah, apalagi dibandingkan dengan alumni pesantren tradisional.

Masalahnya, model pendidikan ini bisa dibilang mahal, sebab umumnya dikelola pihak swasta. Jika pun ada beberapa yang dikelola pemerintah, tetap memerlukan biaya operasional tinggi. Sehingga terjadilah segmentasi masyarakat yang mampu dan tak mampu menyekolahkan anaknya di pesantren terpadu atau sekolah berasrama. Jadilah ia pesantren atau sekolah elitis.

Lalu, bagaimana akses kaum fakir miskin ke pesantren atau sekolah ini? Bagaimana anak-anak mereka bisa nyantri atau sekolah juga di pesantren terpadu? Inilah masalah sekarang, masalah ketidak-adilan pendidikan. Dalam konteks ini, seharusnya negara merancang pendidikan berkualitas bagi semua anak bangsa. Bukan orang kaya saja yang bisa mendapatkan pendidikan berkualitas.

Beberapa yayasan dan Ormas menginisiasi pendidikan berasrama gratis bagi anak yatim, misalnya Daar Maryam dan Imam Syafii. Ormas Islam Hidayatullah juga menyelenggarakan sekolah gratis. Daar Maryam dan Imam Syafii bermitra dengan donatur dari Timur Tengah, sementara Hidayatullah mengandalkan sedekah dan infak muslimin lokal. Ada juga beberapa dayah lainnya, cuma kurang diketahui publik.    

Saya berharap, pesantren terpadu atau sekolah berasrama di Aceh memberi akses lebih besar terhadap kaum fakir miskin, supaya anak-anak mereka juga mendapatkan pendidikan berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan kemitraan dengan pemerintah, baitul mal dan menggalang partisipasi masyarakat. Bisa juga dibuat kebijakan internal dengan mensubsidi 30% dari jumlah santri/pelajar di pesantren/sekolah tersebut.

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota dapat mengambil tindakan cepat mewujudkan keadilan pendidikan dengan merumuskan peran sosial pesantren terpadu atau sekolah berasrama. Institusi pendidikan elit ini dapat diwajibkan menampung 30% santri/pelajar dari keluarga fakir miskin. Dan, pemerintah mendukungnya dengan kebijakan anggaran pendidikan yang berkeadilan, anggaran yang berpihak pada fakir miskin. Sayed Muhammad Husen