Ulama Ekonomi

Ulama Aceh tak pernah kering gagasan. Kali ini, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengagas perlu disiapkan ulama yang ahli di bidang ekonomi. Dulu, di era MUI (Majelis Ulama Indonesia) ulama Aceh dibawah pimpinan Prof A Hasymi mengagas peran ulama dalam berbagai sektor pemerintahan. Ketika itu, MUI melatih dan memagangkan kader ulama, sehingga mereka mampu bermitra dengan berbagai instansi pemerintah.

Menyiapkan kader ulama  yang ahli di bidang ekonomi sebenarnya bukan hal baru. Hal ini dapat dilihat dari adanya jurusan muamalah dan iqtishad di UIN dan STAIN, misalnya. Dengan pendidikan UIN dan STAIN juga telah menyiapkan kader ulama ekonomi. Selama ini telah banyak “ulama ekonomi” yang menjadi dosen di kampus itu. 

Karena itu, melihat tantangan dan harapan mengisi syariat Islam kaffah, dipandang perlu menyiapkan sebagian ulama yang memilih konsentrasi di bidang mualamah dan ekonomi syariah. Apalagi Aceh dihadapkan pada kenyataan: ulama belum maksimal mengawasi praktek ekonomi dan perbankan syariah yang disinyalir belum sepenuhnya syariah. 

Kita menyambut baik gagasan MPU Aceh melahirkan lebih banyak ulama yang paham muamalah dan  ekonomi, sehingga mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi Islam di Aceh. Hanya saja, kita ingatkan, program ini tidak bersifat eksklusif dan penuh interes, tapi dilakukan dengan rekrutmen yang terbuka, tanpa membedakan paham keislaman yang dianut calon kader. 

Demikian juga dalam merancang kurikulum dan silabus “Sekolah Ulama Ekonomi” ini patut dipertimbangkan kebutuhan pasar, sehingga kemampuan alumni yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, mereka mampu berperan sebagai pengawas syariah pada bank syariah, simpan pinjam perempuan (syariah) PNPM, koperasi syariah dan Baitul Qiradh. 

   

Selain menguasai muamalah, ekonomi Islam dan praktek perekonomian ummat, ulama ekonomi perlu dibekali entrepreneurship, sehingga mereka memiliki sikap dan wawasan bisnis. Menyadari bahwa mengelola bisnis bukanlah akvitas sosial atau mengelola yayasan yang sifatnya nonprofit. Mereka mampu membedakan ekonomi Islam dengan kapitalisme dan sosialisme. 

Mendidikan ini memang masih gagasan dan dalam perancangan, untuk ini, MPU dapat bekerjasama dengan pakar di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN, Jurusan Ekonomi Islam FE Unsyiah dan pakar pendidikan di FKIP Unsyiah. Hal penting lainnya, meyakin pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup, sehingga program mulia ini dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.Sayed Muhammad Husen