Merdekakan Finansial Ummat, Ekonomi Syariat

Ekonomi diterjemahkan sebagai salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Sebagai makhluk sosial juga bertindak selaku makhluk ekonomi, pada dasarnya manusia selalu menghadapi masalah ekonomi.Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, memperoleh penghargaan, memperoleh kekuasaan serta mendaptkan status sosial atau untuk menolong sesama.

Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah bahwa kenyataan kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Selain manusia sebagai mahluk sosial namun dalam Islam manusia sebagai religius, tidak egois dengan mengendepankan kepentingan dan kebutuhan individu semata. Islam memandang dalam menangani masalah ekonomi, tetap menentukan skala prioritas, tiap kebutuhan dituntun dengan nilai Islam, dan terpenting adalah sistem dan mekanisme sesuai dengan etika quran dan hadits. 

Karena ekonomi Islam dianggap begitu penting dalam kehidupan umat saat ini. Untuk itu, majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh kembali menggelar Muzakarah dan lokakarya selama dua hari, yaitu tanggal 13-14 Mei di Gedung Serbaguna Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba, Komplek MPU Aceh Lampeunuerut, Aceh Besar. 

Selama dua hari itu, muncul sejumlah persoalan rakyat aceh yang terabaikan begitu saja. Pemerintah Aceh, eksekutif dan legeslatif seperti tidak dapat berbuat apa-apa, untuk menindak lanjut sejumlah banyak soal-soal ekonomi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Islamkan BankAceh

Dalam sesi tanya jawab dengan para peserta lokakarya, Ketua Prodi Ekonomi Islam Univeristas Syiah Kuala, M Sabri A Madjid, Mantan Direktur Utama Bank Aceh (BPD Aceh-red) H Syamsunan Mahmud, mengusulkan kepada Ulama dan umara di aceh untuk mengislamkan Bank Aceh. Rakyat Aceh itu indentik dengan ajaran Islam jadi, secara otomatis Bank Aceh juga harus beroperasi sebagai Bank Islam. Sistem dan kinerja perbankan harus dijalankan sesuai dengan aturan perbankan Islam. Jangan dijalankan setengah-setengah.  

Syamsunan berkisah, bahwa jauh-jauh hari, wacana mengislamkan bank ber-plat merah itu.menurutnya, itu sudah direncanakan sejak ia menjabat sebagai Dirut, sebelum digantikan Amniullah Usman. Dalam paparannya ke forum lokakarya, usulan Gubernur saat itu, menjelang masa berakhir jabatannya di Bank tersebut, untuk beroperasi sebagai Bank Islam. 

Menanggapi soal itu, Shabri mengaku bahwa persoalan Bank Aceh sekarang membutuhkan good Will (keinginan baik) dari pemerintah Aceh seka­rang.Jika pemerintah Aceh, eksekutif dan legislatif punya iktiqad baik, menurut dia itu sangat mudah untuk mengislamkan Bank milik rakyat aceh itu. Apalagi, jelas Shabri dalam beberapa kajiannya menyangkut perbankan Islam, Indonesia sebagai negara berjumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, akan tetapi saat ini indonesia tidak masuk dalam 15 besar negara yang punya aset perbankan syariah. dan Aceh harus mengambil peran tersebut. 

Kedepan, Shabri berharap dengan mengoptimal peran ulama aceh bersama pemerintah harus perkuat bidang ekonomi islam. Baik dengan mempersiap kebutuhan sejumlah regulasi, memperbanyak sejumlah usaha mikro dan memanfaatkan sumber dana dari Zakat, waqaf, infaq dan tabungan haji.  

Ekonomi Merdeka

Wakil ketua MPU Aceh, Tengku H Daud Zamzami dalam khutbah penutup acara muzakara itu menjelaskan bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh selama ini dinilai sudah berjalan dengan bagus, tapi masih pada tahapan mengatur soal mesum dan khalwat, aturan dan tata cara berbusana, itu pun masih berjalan belum maksimal sepenuhnya. 

Kalau ekonomi aceh masih bersekutu dengan ekonomi sistem konvensional, itu artinya belum disebut ekonomi kita belum mandiri. Di setiap pelosok, rakyat dan ummat kita masih sangat minim pengetahuannya tentang perbankan syari’ah, sehingga terkesan acuh tak acuh untuk menyimpan uang mereka di Bank Syari’ah. 

Hasil yang baik diharapkan dalam lokakarya kali ini, agar antara Ulama dan Umara punya padangan yang sama dan saling mendukung untuk pengembangan ekonomi aceh berbasih syari’at islam. Diakuinya, sampai saat ini di Aceh tugas dan wewenang Ulama sangat minim dimanfaatkan oleh pemerintah. Baik dalam bidang perencanaan, pelasanaaan dan pengawasan, sangat-sangat kecil bahkan tidak ada sama sekali. 

Padahal, rasulullah, jelas menyebutkan ada dua golongan manusia, bila dua golongan itu baik, maka baiklah seluruh manusia, jika dua golongan itu tidak baik, maka tidak baiklah seluruh manusia. “Kita boleh sebutkan sudah bebas dan merdeka tapi masih secara fisik, namun kalau kemandirian secara ekonomi belum terwujud, jelas kita belum merdeka.” Pungkas Abu Daud sebelum menutup lokarya. 

Panitia Pelaksana Muzakarah, Thabrani, SH mengatakan Lokakarya Ulama-Umara bidang muamalah dengan kali ini adalah menghadirkan, sejumlah praktisi dan akademisi yang terlibat sebagai pelaku dan pengambil kebijakan dalam ekonomi islam. Menurut panitia, loka­karya Ulama-Umara bidang Muamalah, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, kemarin. bertujuan untuk menyatukan pandangan, visi dan misi para ulama dengan uamara di Aceh, sehingga tercapai sebuah persepsi bersama untuk masalah ekonomi syari’at di Aceh. Dengan adanya persamaan, kata Thabari akan lebih mudah untuk memajukan dan menggerakan potensi-potensi ekonomi yang ada saat ini, sperti perbankan, baitul mal, dan pemerintah bersama stakeholder yang lain.   

Pada hari pertama dibahani dengan tiga pematri. Sesi perdana tampil Dr Nazaruudin AW,MA, Dekan Fakultas Syariah dan ekkonomi Islam, UIN AR Raniry Banda Aceh dengan mengankat thema,Ekonomi Islam sebagai solusi ekonomi Ummat, kajian potensi Pengembangannya di Aceh. Pada jam setelah rehat, tampil Kepala Dinas Pendidikan Aceh,Drs. Anas M Adam, M.Pd dengan judul makalahnya, Model Penyelnggaraam Pendidikan Eko­nomi Berbasis Masya­rakat dan Life Skill di Aceh. Pada sesi terakhir,  Suparno, STP pengusaha Ayam Lepas membawa materi, Negeri Syari’at Minim Pengusaha, Tanya Kenapa?

Tampil pada hari kedua, ketua program pendidikan (Prodi) Ekonomi Islam Universitas Syiah Kuala,  Dr M Shabri Abd. Madjid, M.Ec, Shabri yang juga lulusan Universitas Islam Antar Bangsa Malaysia ini mengangkat topik, Ekonomi Islam dan Pembinaan Ummat di era Globalisasi, Studi komperatif antar negara. 

Terakhir, sebelum penutupan dan panitia pembacaan hasil keputusan,  Dr. Saifullah, M.Ag mewakili Majelis pendidikan Daerah (MPD) Aceh, Peluang Penyelenggaraan Pendidikan Kader Mu’amalah MPU Aceh sebagai kontribusi Ulama dalam Bidang Eko­nomi.Marwidin Mustafa