Mencari Pemimpin Prosyariat

Oleh Sayed Muhammad Husen

Dalam diskusi di serambi masjid sore masjid, Abu Muhammad menyadari agak memaksakan diri menawarkan kriteria utama seorang calon pemimpin: prosyariat Islam. Kriteria itu dia maksudkan untuk calon pemimpin dalam sistem Islam, dan agak dipaksakan jika dalam sistem demokrasi seperti sekarang ini. “Tapi tak apalah, paling tidak kriteria ini dapat mewarnai sistem yang ada,” ujarnya.

Syariat Islam yang telah diformalkan di Aceh, kata Abu Muhammad, dapat dijadikan patokan dalam memilih seorang pemimpin. Patokan sederhana misalnya, apakah dia mengamalkan arkanul Islam, menjadikan Al Quran dan sunnah sebagai pertimbangan dalam bersikap dan apakah dalam kehidupan sehari-hari dia bermualah sesuai ajaran Islam.

“Bagaimana kita katakan seorang pimpinan muslim, sementara shalat lima waktu saja masih dikerjakan sendirian di rumah. Tak pernah shalat berjamaah,” kata Abu Muhammad. Tapi Abu, bukankah itu kriteria yang cukup berat? “Benar berat, tapi itulah sunnah rasul, yang harus diamalkan oleh seorang pemimpin pada semua tingkatan.

Abu Muhammad melanjutkan, “Silakan tunjukkan pada saya, mana pimpinan yang tak sukses hanya akibat meninggakan shalat berjamaah. Pimpinan kantor, lembaga, perusahaan dan pemerintahan, semuanya akan sukses dan diridai Allah Swt kepemimpinannya jika menegakkan shalat berjamaah.”

Jika begitu Abu, sulit juga mencarinya dalam pemilukada nanti. “Cari dan pilih saja yang antum anggap prosyariat. Tak memusuhi tuhan dan rasul-Nya,” katanya. Tentu saja tak ada orang Aceh berani menolak syariat, anti tuhan dan rasul. Namun aktualisasinya dapat dilihat dari riwayat hidupnya, apakah dia seorang muslim yang taat beribadah, pembelajar Al Islam dan memiliki komitmen yang tinggi dalam membela dienulllah.

Abu Muhammaad menunjukkan fakta politik. “Bukahkah kita pernah saksikan ada pemimpin yang secara terang-terangan menolak disahkannya qanun jinayat dan qanun hukum acara jinayat. Wakilnya pun tak berupaya melobi dan meyakinkkannya untuk meneken saja qanun yang telah disahkan DPRA itu.”

Saya tak berupaya membantah apa yang dikatakan Abu Muhammad. Hanya saja yang saya pikirkan, bagimana muslimin Aceh bisa memilih pemimpin yang prosyariat pada pemilukada 9 April nanti. “Tak cukup gubernur, bupati atau walikota prosyariat. Bukankah mereka hanya teken atau pidato saja sesuai teks yang telah disiapkan. Orang-orang disekitarnya justru yang harus lebih fanatik lagi terhadap syariat,” kata da’i muda ini.

Benar Abu. Selama ini, kita hanya memberi perhatian pada pimpinan puncak saja, sementara kepemimpinan pada level di bawahnya kurang mendapat perhatian. Kita sering fokus pada wayangnya, bukan pada siapa dalang sesunggunya. Karena itu, islamisasi kepemimpnan di Aceh mestilah berlangsung pada semua tingkatan, barulah kita mendapatkan kepemimpinan yang prosyariat. Saya yakin, kita bisa mulainya dari pemilukada nanti. Insya Allah.