Tidak Ada Dikotomi Pendidikan dalam Islam

Prof Dr H Warul Walidin, AK MA,

Ketua Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Aceh

Komentar Anda terhadap gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan?

Sekitar tahun 1970-1980 han setelah seminar pendidikan Islam di Mekkah pada tahun 1978, muncul gagasan Islamisation of Knowledge atau Islamisasi ilmu pengetahuan. Bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tetapi termasuk lembaga-lembaga pendidikan. Waktu itu disikapi secara internasional oleh OKI lalu dikembangkan secara spesifik oleh Ismail Al Faruqi, salah seorang ilmuwan muslim di Amerka Serikat, Naquib Al Attas dan Prof Dr Hasan Langgulung asal Indonesia yang berdomisili di Malaysia. Merekalah orang-orang di barisan awal hingga lahirlah gagasan internasional bagaimana mengislamisasi perguruan tinggi.

Mengapa dinamakan dengan islamisasi ilmu pengetahuan?

Agar tidak terjadi dikotomi ilmu pengetahuan dalam Islam. Seakan-akan ilmu sosial, ilmu pasti dan sebagainya tidak ada kaitan dengan Islam. Padahal bukankah Ibnu Sina ahli matematika, ahli kedokteran tapi ia juga hafal Al-Quran dan ahli ilmu fiqih, ahli ilmu kalam. Jadi, dulu tidak ada dualisme dalam Islam, selalu monokotomi. Karena semua ilmu pengetahuan berasal berasal dari Allah.

Ilmu pengetahuan dan Islam itu tidak terpisah. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang pertama sekali turun, yaitu Iqrak. Apa yang kita baca? Yang kita baca itu adalah Maa khalaq artinya apa saja yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Koloniallah yang telah memecah-mecahkan ilmu-ilmu dalam Islam.

Bagaimana perkembangan selanjutnya?

Gerakan ini semakin kuat setelah munculnya gerakan tajdid (pembaharuan) di Mesir. Waktu itu juga pernah ditawarkan ke Indonesia, tapi waktu itu Mahatir Muhammad lebih cepat, lalu lahirlah UII, Universitas Islam Internasional disebut juga University Antar Bangsa yang ada di Kuala Lumpur Malaysia. UII ini Dibawah asuhan 13 negara-negara OKI.

Lalu di Aceh bagaimana?

Sebenarnya di IAIN Ar-Raniry, konsep-konsep ini sudah berjalan. Untuk perguruan tinggi lain, kita sudah berikan masukan-masukan. Tetapi karena perguruan tinggi masih sistem sentralisasi jadi hubungannya langsung dengan nasional. Kalau sekolah-sekolah sudah desentralisasi, makanya wewenang yang dapat kita manfaatkan sekarang pada tingkat sekolah dasar, menengah dan atas kecuali hanya peta kompetensi. Perguruan Tinggi temasuk dalam wilayah pemikiran kita juga, karena MPD ini punya Komsioner Majelis Pendidikan Tinggi yang diketuai oleh Pak DR. Hasballah M. Saad, MS, MA mantan Menteri Hukum dan HAM RI.

Harapan Anda terhadap masa depan pendidikan di Aceh?

Sesuai dengan amanat UU NO 44 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Aceh diberi kewenangan untuk menyusun kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik daerah. Dahulu kita pernah merancang kurikulum SD setara dengan MIN, SLTP setara dengan MTsN, SMA/SMK setara dengan Madrasah ‘Aliyah. Artinya apa? Kurikulum agamanya setara dan kita lihat tidak akan memberatkan siswa. Terbukti bahwa anak-anak tsanwiyah atau ‘aliyah anak MI yang beban pelajaran agamanya banyak, tetapi mereka juga bisa lulus UN bahkan ada yang lebih baik.

Kalau program ini berjalan,maka pelajaran agama itu bukan dua jam, tapi tujuh sampai delapan jam. Sebenarnya dalam hal kurikulumnya sudah ada, bukunya sudah ada, bahkan gurunya pun sudah pernah dilatih, tetapi ini tidak ditindaklanjuti. Untuk tingkat SLTP pun kita sudah siapkan konsepnya, namun telah hilang ditelan tsunami.

Kalau ini terjadi sebenarnya sangat luar biasa. Saat ini kita sudah sarankan agar program ini dapat dilaksanakan kembali. MPD siap untuk menyiapkan kurikulum, bahan ajar dan memfasilitasi pelatihan guru-gurunya. muhammad meflin