Penegakan Syariat di Aceh Sering Terancaman

Penegakan dan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh adalah ketentuan konstitusi negara sebagaimana dalam UU Nomor 11 tentang Pemerintah Aceh. Implementasinya, setiap muslim di Aceh apapun status dan profesinya bertanggung jawab terhadap wibawa tegaknya konstitusi negara ini. 

Lebih dari itu, terlepas dari asas legalitas tersebut, merupakan konsekwensi logis bagi setiap orang yang telah mengucap dua kalimah syahadah untuk mengatur berbagai aspek kehidupannya sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya Muhammad SAW sebagaimana dalam syariat Islam. 

Dengan dasar pemahaman seperti ini, kewajiban pelaksanaan syariat Islam bagi setiap muslim di Aceh adalah perintah Allah dan RasulNya, serta tuntutan konstitusi negara. Hanya saja diperlukan pemahanan konprehensif terhadap syariat Islam itu sendiri, bahwa syarait Islam itu mencakup berbagai aspek kehidupan, relasi dengan Allah dan relasi dengan sesama manusia, alam raya, serta lat batee kayee batee.

Adalah pembonsaian yang nyata terhadap syariat Islam, apabila syariat Islam diarahkan dan atau diformalkan sebatas ritual atau hanya berkaitan dengan beberapa qanun yang terkenal selama ini, yakni tentang maisir (judi), khamar (miras, narkoba), khalwat (pergaulan dan bersunyi-sunyi antara laki-laki dan perempuan akil baligh yang bukan mahram) serta hijab (menutup aurat). Sejatinya apapun aktivitas dalam hidup dan kehidupan setiap muslim di Aceh, politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, tata kerja birokrasi dan lain-lain harus dilakoni sesuai dengan syariat Islam.

Faktanya, seperti yang terlihat sekarang, agaknya kita dapat terhibur dengan satu istilah “maala yudraku kulluh laa yutrau kulluh” (apa yang tidak didapatkan seluruhnya, tidak ditinggalkan seluruhnya). Lebih memprihatinkan lagi, ketika Islam kaffah belum terwujud di Aceh, sebagian kecil yang telah diformalkan berdasarkan qanunpun, dengan rupa-rupa dalih dan modus operandi, atas nama ini dan itu banyak yang menentangnya. 

Ancaman terhadap  Kadis Syariat Islam Langsa baru-baru ini, adalah salah satu contoh wujud penentangan itu. Kasus brutalitas dan penganiayaan terhadap Tgk. Saiful Bahri yang sedang berkhutbah di atas mimbar masjid Keumala Pidie beberapa bulan yang lalu juga contoh dari penentangan terhadap penegakan syariat Islam di Aceh. Demikian pula yang saya alami ketika sedang berdakwah di atas mimbar dalam rangka amar ma’ruf nahi munkar di satu gampong pedalaman Pidie. Dengan brutal sekelompok kaum fasis memaksa saya turun dari mimbar, namun saya tetap bertahan hingga mimbar hancur berantakan, jamaah histeris dan dakwahpun bubar. 

Juga pengalaman yang saya alami, diancam akan dilakukan keributan dalam masjid kalau saya berkhutbah. Ini  terjadi menjelang Pilkada lalu di Masjid Amud Kecamatan Glumpang Tiga Pidie. Saya kira kasus ancaman terhadap Kadis Syariat Islam Langsa, kualitasnya tidak jauh berbeda dengan perilaku brutalitas terhadap  juru dakwah  sebelumnya. Hanya yang berbeda, kasus ancaman terakhir itu radius dan segmen masyarakat  yang menunjukkan kepedulian  lebih luas. 

Sedangkan kasus brutalitas sebelumnya sunyi senyap belaka, namun ketika masyarakat tidak peduli dengan kasus yang dialami Tgk. Saiful Bahri dan lain-lain, alhamdulillah kasus ancaman terhadap Kadis Syariat Islam Langsa mendapat perhatian luas. Memang demikianlah semestinya. Tidak kurang MPU Aceh begitu garang mengeluarkan pernyataan dan membela profesionalitas sang Kadis itu. Sayapun sepakat  dan mendukung pernyataan  dan sikap MPU serta siapapun yang memiliki komitmen dalam rangka tegak dan terlaksananya syariat Islam kaffah di Aceh.

Ghazali Abbas Adan : Anggota Majelis Syura Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh.