Rapat Koordinasi Majelis Permusyawaratan Ulama (Rakor MPU) se Aceh 15-16 September lalu di Banda Aceh, merekemendasikan pentingnya sinerjisasi ulama, umara, TNI, dan Polri dalam melakukan pencerahan kepada masyarakat tentang praktek syariat Islam.
Demikian pula, ulama, umara, TNI, dan Polri haruslah bersinergi untuk mengantisipasi lahir dan berkembangnya segala bentuk aliran sesat dan kejahatan masyarakat.
Pada bagian lain 11 rumusan Rakor itu, mengharapkan adanya peningkatan peran dan kinerja MPU Aceh/MPU Kabupaten/Kota, dalam membangun silaturrahim, koordinasi, konsolidasi, sinergisasi dengan umara, TNI, dan Polri.
MPU Kabupaten/Kota juga diharapkan dapat meningkatkan antisipasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap kemungkinan munculnya aliran yang menyimpang terutama di daerah-daerah terpencil.
Menurut MPU, TNI, khususnya Kodam Iskandar Muda dalam menjalankan kebijakan pertahanan negara agar selalu mempertimbangkan aspek agama, nilai-nilai budaya, adat-istiadat serta fatwa MPU Aceh.
MPU Aceh berharap Kodam Iskandar Muda dan jajarannya agar meningkatkan komitmen dan apresiasi penegakan syariat Islam dalam berbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara demi terwujudnya ketahanan nasional.
Kepada Polri, khususnya Polri Aceh bersama dengan jajaran MPU, dapat membangun citra dan kepercayaan masyarakat dalam menciptakan Kamtibmas.
MPU mendorong regenerasi Kodam dan Polri Aceh dalam merekrut anggota baru mempertimbangkan spirit syari`i dan nilai-nilai budaya.
MPU meminta eksekutif dan legislatif dalam penyusunan dan pengesahan setiap qanun agar mempedomani nilai-nilai syariat Islam. Ulama, umara,TNI, dan Polri mestilah mengupayakan seluruh persoalan kehidupan masyarakat Aceh harus berada dalam bingkai syariat Islam.
Menurut MPU, pemerintah harus mengevaluasi lembaga pendidikan luar daerah/asing yang beroperasi di Aceh, dan memberlakukan seleksi yang ketat dalam memberikan izin operasional.
Bangun sinerji
Menurut Wakil Ketua MPU Aceh, Prof DR H Muslim Ibrahim MA, ulama dapat membangun kemitraan dan sinerjisitas dengan umara, TNI dan Polri, sehingga pelaksanaan syariat Islam dapat terlakasana secara kaffah. ”Ini kita mulai dari tingkat provinsi dan akan diikuti oleh MPU kabupatan/kota se Aceh,” katanya.
”Ini adalah momentum yang tepat membangun sinerji, mengingat pemeritahan hasil pilkada lalu sedang merancang program kerja lima tahun,” kata Muslim Ibrahim. Ia juga tidak membantah anggapan, lima tahun terakhir sinerjisitas MPU Aceh dengan pemerintah terasa kurang efektif.
Ketika dihubungi Gema, Abu Muhammad Yus, mengomentari peran ulama. Katanya, MPU haruslah mengambil peran yang lebih strategis sebagai penasihat pemeritah. Untuk itu, sikap proaktif, percaya diri dan kesengguhan MPU memperjuangkan kewenangannya haruslah tetap dikedepankan.
”Ulama dapat membangun pola interaksi yang efektif dengan pemerintah, TNI dan Polri dalam memperjuangkan syariat Islam dapat tegak secara kaffah.” kata mantan Ketua DPRA ini. Ia yakin pemerintah akan memberi ruang yang cukup bagi MPU menyampaikan nasihat, konsep atau bahkan koreksi jika diperlukan.
Rakor MPU ditutup Ketua MPU Aceh, Drs H Ghazali Mohd Syam, setelah dua hari bersidang dan membahas makalah Gubernur, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda, DPRA dan MPU. Beberapa isu penting yang berkembang dalam Rakor akan ditindaklanjuti dengan laporan resmi MPU kabupatan/kota, penelitian dan pengkajian. ”Jika diperlukan MPU Aceh akan keluarkan fatwa,” kata Muslim.
Rakor MPU diikuti 90 peserta terdiri dari pimpinan dan anggota MPU Aceh, Ketua MPU kabupaten/kota, instansi terkait dan Ormas Islam terpilih. (smh)
0 coment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !