Nikah Liar Biasanya Karena Ada Masalah

Tgk. H. Manshur, S.Ag

Kepala KUA Kec. Meuraksa

Kota Banda Aceh

Pengantar : Kadhi atau penghulu liar merupakan sebutan untuk penghulu yang menikahkan pasangan calon suami istri yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang No 1 tahun 1974, tentang Perkawinan. Dengan kata lain perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum negara. Untuk itu, Gema Baiturrahman, Rabu (29/2) melakukan wawancara dengan Tgk. H. Manshur, S.Ag, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meuraksa, Kota Banda Aceh.

Bagaimana pendapat anda soal kadhi liar?

Menurut saya kadhi liar adalah penghulu yang tidak mendapat hak dan wewenang secara aturan negara untuk menikahkan pasangan yang dapat disebut juga belum legal.

Lalu, apa penyebab munculnya kadhi liar dalam masyarakat kita ?

Menurut saya, penyebab muculnya kadhi liar karena adanya nikah yang bermasalah, misalnya, pasangan poligami, perkawinan tanpa restu orang tua/wali, atau hamil di luar nikah. Padahal, menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa setiap perkawinan yang tidak dicatat atau tidak diketahui oleh lembaga resmi negara disebut tidak sah atau ilegal.

Selain itu, saya juga melihat ada oknum tokoh di masyarakat kita juga seperti memberi dukungan terhadap keberadaan para penghulu tersebut bertindak secara bebas menikahkan setiap pasangan calon suami istri.

Apakah karena P3N tidak difungsikan?

Begini, saya melihat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah atau P3N bukan tidak difungsikan, tapi di kota-kota yang masayarkatnya mudah mengakses langsung KUA, langsung ke kantor tidak lagi di P3N. Hanya masyarakat yang jauh seperti di daerah-daerah pendalaman yang berhubungan dengan peran P3N.

Sebenarnya apa fungsi P3N?

Salah satu fungsinya adalah perpanjangan tangan para penghulu di berbagai daerah, tapi P3N bukan pegawai negeri. Kedudukan mereka hanya sebagai perpanjangan tangan para penghulu semata.

Bagaimana solusi memberantas kadhi Liar?

Saya pikir bukan hanya kadhi liar saja, tapi apa saja yang liar-liar menurut undang-undang harus ditertibkan kembali sesuai dengan mekanisme aturan dan hukum yang sudah ada atau undang-undang yang berlaku.

Harapan Anda?

Kita mengharapkan dengan adanya penertiban dan penegakan aturan yang berlaku, semoga ke depan, setiap masyarakat yang ingin menikahkan anak atau keluarganya, langsung berurusan dengan jabatan yang berwewenang yang telah ditunjuk dan ditetapkan. Dengan itu, setiap masalah akan terselesaikan, bukan menambah persoalan baru.