OPINI | Murizal Hamzah
Institusi pendidikan apakah yang tertua di Aceh? Tidak salah lagi yakni dayah yang dirinti sejak Islam berlabuh di Serambi Mekkah. Kala itu, dayah tahan banting menghadapi berbagai persoalan. Dayah tidak hanya sekedar menularkan ilmu-ilmu tasauf, tauhid tapi juga ilmu pertanian,ilmu perbintangan plus ilmu perang. Wal hasil, dayah melengkapi semua ilmu yang dibutuhkan oleh umat. Sejatinya, tidak ada perbedaan ilmu antara ilmu dunia dan akhirat. Semua ilmu dari Allah dan mesti diterapkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah.
Salah satu keandalan dayah (di luar Aceh disebut pondok pesantren) hingga orde lama yakni mandiri dalam segala hal. Mereka memiliki ladang bisnis yang bisa menghidupi operasional dayah. Masyarakat sekitar dayah memberi sumbangan kepada teungku-teungku sehingga dayah tetap bergaung. Kunci dari kemajuan dayah yakni tidak tergantung pada pemerintah. Dengan kata lain, mereka hidup dari uang shadaqah infaq warga atau kegigihan teungku untuk berwirawasta.
Kemandirian dayah dalam aspek financial sudah jarang terdengar pada masa orde baru. Pemerintah mengucurkan fulus ke dayah-dayah dan ini bukan sebuah kesalahan. Yang disesalkan kemudian, segelintir warga mendirikan dayah untuk mendongkrak posisi tawar-menawar di masyarakat serta mereguk dana-dana yang setiap tahun disalurkan melalui Departemen Agama.
Khususnya untuk Aceh, dibentuk institusi yang mengurus dayah yang bernama Badan Pendidikan dan Pemberdayaan Dayah Aceh. Diharapkan dengan keberadaan institusi ini yang hanya bergerak seputar dayah, maka hasil dari dayah yakni para santri bisa lebih mencerahkan umat. Kerja yang lebih fokus dan terarah dari lembaga ini akan mempercepat berdirinya dayah-dayah yang professional dalam urusan manajemen serta produktif untuk menghidupi dirinya. Caranya, pemerintah Aceh menyediakan perkebunan-perkebunan atau tambak. Dengan demikian, mereka tidak selamanya menjadikan proposal untuk mencari dana.
Hal-hal yang sudah puluhan tahun tidak ditangani oleh Departeman Agama di Aceh dalam memberdayakan dayah, maka ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan kiprah dayah dalam masyarakat. Santri bukan sekedar umpan lima tahun sekali ketika pemilu. Mereka juga bisa terjun ke dunia politik untuk membenah masyarakat dengan menjadi birokrat. Bukan mustahil alumni dayah bisa beramal di parlemen atau pemerintah seperti yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar yang juga alumni dayah.
Tidak diragukan lagi, untuk melahirkan para santri yang bermutu dari intelektual, pengurus dayah mesti menyediakan pengajar-pengajar yang berkualitas dengan penghasilan yang menjanjikan. Di sinila peran pemerintah untuk menfasilitasi pengajar-pengajar dari Timur Tengah atau luar Aceh. Hal ini telah dilakukan pada era kejayaan Aceh Sultan Iskandar Muda dengan mengimpor guru-guru dari Arab. Semua berharap, alumni dayah menjadi pelita dalam membangun peradaban Aceh yang bermartabat, berkeadilan dan makmur dalam lindungan Allah SWT.
Salah satu keandalan dayah (di luar Aceh disebut pondok pesantren) hingga orde lama yakni mandiri dalam segala hal. Mereka memiliki ladang bisnis yang bisa menghidupi operasional dayah. Masyarakat sekitar dayah memberi sumbangan kepada teungku-teungku sehingga dayah tetap bergaung. Kunci dari kemajuan dayah yakni tidak tergantung pada pemerintah. Dengan kata lain, mereka hidup dari uang shadaqah infaq warga atau kegigihan teungku untuk berwirawasta.
Kemandirian dayah dalam aspek financial sudah jarang terdengar pada masa orde baru. Pemerintah mengucurkan fulus ke dayah-dayah dan ini bukan sebuah kesalahan. Yang disesalkan kemudian, segelintir warga mendirikan dayah untuk mendongkrak posisi tawar-menawar di masyarakat serta mereguk dana-dana yang setiap tahun disalurkan melalui Departemen Agama.
Khususnya untuk Aceh, dibentuk institusi yang mengurus dayah yang bernama Badan Pendidikan dan Pemberdayaan Dayah Aceh. Diharapkan dengan keberadaan institusi ini yang hanya bergerak seputar dayah, maka hasil dari dayah yakni para santri bisa lebih mencerahkan umat. Kerja yang lebih fokus dan terarah dari lembaga ini akan mempercepat berdirinya dayah-dayah yang professional dalam urusan manajemen serta produktif untuk menghidupi dirinya. Caranya, pemerintah Aceh menyediakan perkebunan-perkebunan atau tambak. Dengan demikian, mereka tidak selamanya menjadikan proposal untuk mencari dana.
Hal-hal yang sudah puluhan tahun tidak ditangani oleh Departeman Agama di Aceh dalam memberdayakan dayah, maka ini menjadi peluang untuk mengoptimalkan kiprah dayah dalam masyarakat. Santri bukan sekedar umpan lima tahun sekali ketika pemilu. Mereka juga bisa terjun ke dunia politik untuk membenah masyarakat dengan menjadi birokrat. Bukan mustahil alumni dayah bisa beramal di parlemen atau pemerintah seperti yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar yang juga alumni dayah.
Tidak diragukan lagi, untuk melahirkan para santri yang bermutu dari intelektual, pengurus dayah mesti menyediakan pengajar-pengajar yang berkualitas dengan penghasilan yang menjanjikan. Di sinila peran pemerintah untuk menfasilitasi pengajar-pengajar dari Timur Tengah atau luar Aceh. Hal ini telah dilakukan pada era kejayaan Aceh Sultan Iskandar Muda dengan mengimpor guru-guru dari Arab. Semua berharap, alumni dayah menjadi pelita dalam membangun peradaban Aceh yang bermartabat, berkeadilan dan makmur dalam lindungan Allah SWT.
0 coment:
Speak up your mind
Tell us what you're thinking... !