BPS Aceh: Penduduk Miskin Turun 0,1%

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat prosentase penduduk miskin di Provinsi Aceh pada Maret 2012 mengalami penurunan, yakni dari 19,57 pada Maret 2011 menjadi 19,46 persen atau turun sebesar 0,1 persen.

Plh Kepala BPS Provinsi Aceh Abdul Hakim di Banda Aceh, Senin mengatakan, secara prosentase jumlah penduduk miskin mengalami penurunan, namun secara angka jumlah penduduk di Aceh meningkat menyusul bertambahnya jumlah penduduk. "Peningkatan jumlah penduduk miskin salah satunya dipengaruhi peranan komoditas makanan dibanding peranan makanan bukan makanan," katanya.

Disebutkannya, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh pada Maret 2011 sebanyak 894 ribu orang menjadi sebanyak 909 ribu orang pada Maret 2012. Dia menjelaskan, prosentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Aceh hingga Maret 2012 turun 0,62 persen dibanding tahun sebelumnya, yakni dari 176 ribu orang pada Maret 2011 menjadi 171 ribu orang.

Sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan naik sebesar 0,10 persen dari 718 ribu pada Maret 2011 menjadi 737 ribu pada posisi Maret tahun 2012. Ia mengatakan, selama periode Maret 2011-Maret 2012 garis kemiskinan di provinsi berpenduduk sekitar 4,6 juta jiwa itu naik sebesar 5,37 persen yaitu dari Rp303.692 perkapita per Maret 2011 menjadi Rp320.013 perkapita per Maret 2012.

Garis kemiskinan untuk daerah perkotaan naik sebesar 5,07 dari Rp333.355,- per kapita per Maret 2011 menjadi Rp350.260,- per kapita hingga Maret 2012 dan untuk garis kemiskinan di pedesaan naik sebesar 5,50 persen, yaitu dari Rp292.085 per kapita menjadi Rp308.162,- persen per kapita pada Maret 2012.

Abdul Hakim menjelaskan, komoditas paling penting bagi penduduk miskin di provinsi ujung paling barat Indonesia itu adalah beras, rokok, tongkol, gula pasir dan telur ayam ras. Sedangkan komoditas bukan bahan makanan yang paling penting bagi penduduk miskin adalah perumahan, pendidikan, listrik, bensing dan angkutan.

Ia mengatakan, peningkatan angka kemiskinan tersebut bukan berarti program peningkatakan ekonomi masyarakat yang dicangakan pemerintah tidak berjalan melaikan perlu adanya gerakan yang lebih optmila agar program tersebtu dapat menyentuh hingga ke gampong-gampong. "Artinya, pemerintah dapat lebih intensif untuk melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi masyarakat sampai ke level paling terendah sehingga program tersebut tepat sasaran," demikian kata Abdul Hakim. (Ant)