Nikah Siri, Nikmat Sesaat

Terkait maraknya berita qadhi liar dalam sepekan terakhir ini, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Marzuki Hasyim, S.Ag, MH menjelaskan, istilah nikah liar sebenarnya disebutkan oleh negara untuk perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan hukum negara.

Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, ada ketentuan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan UU tersebut, terang Marzuki, suatu perkawinan yang tidak dicatat atau tidak diketahui oleh lembaga resmi negara misalnya di KUA, itulah yang disebut pernikahan ilegal, atau nikah siri atau disebut juga nikah liar dan qadhi yang menikahkan disebut qadhi liar.

Menurut Marzuki, kasus nikah liar yang terjadi di masyarakat biasanya terjadi akibat ada persoalan non prosedural, misalnya hamil sebelum nikah atau wali tidak setuju atau seorang perempuan yang telah lama ditinggalkan oleh suaminya dan karena kawin cina buta.

Padahal semua warga yang mempunyai persoalan non-prosedural tersebut kata dia tetap boleh nikah di KUA karena ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Tetapi inilah yang belum dipahami dan indahkan oleh masyarakat kita. “Seolah-olah kalau nikah yang semacam itu dibawa ke KUA akan sulit dan menyusahkan. Padahal, semua persoalan perkawinan Insya Allah dapat diselesaikan di KUA”, papar Marzuki.

Marzuki menilai masyarakat kita juga turut mendukung keberadaan qadhi liar ini. Soalnya, sudah tahu nikah liar itu mudharatnya besar tetapi masih juga mau datang ke qadhi liar.

Mudharat nikah liar
Dalam hal mudharat yang ditimbulkan dari nikah liar, Marzuki yang juga Ketua Kelompok Kerja Kegiatan KUA Kecamatan Kota Banda Aceh menyebutkan pihak perempuan yang lebih banyak menanggungnya. “Karena kalau nanti ia ditinggalkan oleh suami, atau lahir anak, atau ingin memperoleh harta warisan; maka tidak bisa menuntut haknya.

Karena, lanjut dia, pengadilan agama tidak mau memproses tuntutannya sebab perkawinannya tidak sah menurut negara. Karena nikahnya siri cerainya juga siri. Kalau pihak suami bertanggung jawab baguslah, namun kalau tidak maka perempuan dan anaklah yang menjadi korban,”tegas Marzuki.

Menurut keterangan Marzuki, banyak sekali qadhi itu menikahkan orang tanpa setuju wali mereka. Lalu apa wewenang qadhli liar itu menjadi wali? Bahkan ada ulama yang berpendapat, kalau ini dilakukan, maka qadhi itu sama saja dengan melegalkan orang berzina.

Di samping itu, kata Marzuki, Kalau Undang-Undang tentang Nikah Siri dan aturan tentang nikah siri ini sudah disahkan maka sanksi hukum terhadap qadhi liar itu sangat berat, yaitu denda sebesar Rp. 200 juta dan kurungan penjara selama 10 tahun.

Harus Ada Qanun Tentang Keluarga
Senada dengan Marzuki Hasyim, Kepala Bidang Pengembangan Syariah dan Dayah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Ida Friatna, SAg, M,Ag, menyebutkan bahwa ada sejumlah alasan berlangsungnya praktek nikah sirri dalam masyarakat Aceh sampai sekarang, salah satunya adalah persepsi di kalangan masyarakat kita bahwa kalau sudah nikah sah menurut agama sudah cukup. “Ada oknum tokoh di masyarakat kita yang memblehkan nikah sah menurut agama itu sudah cukup,” jelas Ida Friatna kepada Gema Baiturrahman, Selasa (28/2) kemarin.

Padahal, jika nikah di bawah tangan tanpa adanya catatan petugas berwewenang itu memberi pengaruh nantinya terhadap hak asuh anak, kesejahteraan dan lebih-lebih nasib perempuan itu sendiri di depan hukum.

Terjadinya praktek nikah liar selain dikarenakan persepsi masyarakat kita sendiri, kata Ida, juga disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat kita terhadap hukum keluarga. Khususnya, masyarakat kita di pendalaman. “Nikah ini biasanya adalah nikah kedua karena tidak mau ke pengadilan, kemudian memilih lari ke Kadhi Liar,” jelasnya.

Ia menjelaskan, azas hukum perkawinan Indonesia adalah monogami yang melindungi perempuan dengan mempersulit penceraian. Namun tidak menutup peluang untuk poligami dengan syarat harus mendapat putusan dari pengadilan. “Untuk itu, kita berharap di Aceh, pemerintah harus mengeluarkan qanun tentang keluarga guna mengatur tentang perkawinan dan soal lain yang berkaitan dengannya,”harapnya.

Agar nantinya para pengambil kebijakan di tingkat stakeholder seperti para Abu dan Teungku dan oknum tertentu memahami bahwa dengan memberi ruang kepada nikah siri dan kadhi liar, maka makin banyak perempuan yang terzalimi. “Sehingga prinsip para kadhi liar dari pada berbuat dosa kemudian dinikahkan, tapi nikah seperti itu hanya nikmat sesaat saja, tapi mudhratnya sepanjang masa,” tegasnya.mad/mus