Kursi DPRA, Sebuah Amanah Rakyat

TIDAK mudah menduduki tampu kursi di DPRA, mengingat Aceh dihadapkan akan berbagai persoalan negeri. Nanggroe Aceh nyoe dalam Ir. Jufri Hasanuddin adalah membaktikan diri. Aceh punya peluang besar ditingkat keberhasilan dan cepat dikenal di tingkat internasional.

Jufri adalah salah satu putra Aceh yang datang jauh dari Aceh Selatan, guna satu keinginan agar suara rakyat Aceh terdengar. Bahkan demokrasi dan kesejahteraan benar-benar terwujud di Serambi Mekkah ini. Seperti air mengalir, perjalanan dalam kancah politik melibatkan ia berkomitmen merancang kebutuhan demokrasi. Itulah salah satu tugas sang ketua DPRA Komisi D.

Hingga kini kelahiran 5 Oktober 1967, ia masih mengabdikan diri sebagai pengemban amanah rakyat di Aceh, sebagai tim pansus tata tertib yang mengetuai bidang pembangunan dan tata ruang.

Berbekal ijazah SMA dan aktif disebuah partai lokal, menghantarkan anak ke tujuh dari 12 bersaudara, bisa menduduki jabatan sebagai anggota DPRA Sebenarnya Jufri, lulusan akademi manajemen informatika dan tehnik komputer di Yogyakarta.

Aceh harus digiring dan rakyat Aceh mesti bangkit, itulah yang ingin Jufri lakukan. Melihat peluang besar dimana internasional sangat menaruh harapan besar di Aceh, apalagi pasca MOU, pasca konflik dan tsunami. Persoalan pelik yang dihadapi negeri masa Irwandi dan Nazar untuk terus diupayakan damai dan perbaikan ekonomi berkelanjutan.

Mantan pengusaha ini melihat kehususan di Aceh. Menelisik didikan orang tua yang juga pedagang penjual hasil bumi dari Aceh Selatan dan Aceh Jaya. Ia rasa indikator untuk berhasil kedepan, salah satunya dengan melihat budaya Aceh tempo dulu, lewat dagang dan “pelayaran” keberhasilan wilayah lain. Lewat Irwandi, sudah dibuktikan dan perlu dilanjutkan hingga masa jabatannya 2012.

Ia melihat, orang Aceh juga punya karakter menghargai orang lain, dari dulu ketika saya menginjak bangku politik, satu hal yang saya tegaskan pada diri, haram maney politik. Dalam keluarga yang bersaudarakan 8 orang laki dan 4 perempuan, termasuk Jufri.

Di era demokrasi, apalagi Aceh yang tidak dapat dipisahkan dengan Syariat Islam, sudah lebih baik dari masa lalu, hanya perlu di revisi, baik qanun dan UUPA, berdasarkan kesepakatan bersama. dan terus mendukung jika pemerintahannya masih amanah.

“Jika masih amanah, kami yang duduk di DPRA bersama rakyat akan terus membangun aceh agar lebih baik dan damai,”ujarnya.

Jufri merasa proses memperoleh damai perlu bertahap, rambu-rambu lewat syariat Islam mesti dirembuk bersama elemen masyarakat agar terwujud Aceh berhasil segi agama dan diakui ditingkat internasional. (Nelly)