Reformasi: Bukan Ingkar Janji

Sebuah rezim otoriter digulingkan secara paksa 1998 melalui sebuah upacara penumbangan yang direkam sejarah sebagai puncak pergerakan mahasiswa. Penumbangan itu, sekaligus melahirkan bab baru bagi pelajaran demokrasi dan disebut-sebut sebagai langkah awal perjalanan reformasi Indonesia. Tak heran, rentang 1998-2008 diperingati sebagai sepuluh tahun usia reformasi.Tapi banyak yang salah kaprah. Reformasi cenderung disimbolisasikan dengan tindakan sporadis. Padahal, perubahan yang diusung atas nama reformasi terjadi secara perlahan-lahan. Demikian tutur Muhammad Saleh, pimpinan Tabloid Modus.

Ditemui di kantornya, kepada Gema Saleh menyebutkan, tidak ada reformasi di dunia ketiga yang berlangsung secara sporadis. Untuk Indonesia, penggulingan Soeharto dari tampuk kepemimpinan pun sejatinya hanyalah salah satu bagian dari usaha melahirkan reformasi. “Tetapi bukan reformasi itu sendiri, sebab masih terdapat sekian tuntutan lainnya yang turut memberi jiwa bagi makna reformasi,” kata dia.

Jika penumbangan sebuah rezim yang dijadikan simbol, sebut Saleh, maka yang terjadi adalah situasi negeri yang tetap centang perenang, seperti hari ini. Keadilan hukum pun yang semestinya mampu menopang kuat sebuah negara, hingga tahun ini masih mengundang ragam gugatan. Stabilitas sosial, politik, budaya, dan ekonomi, itu yang sebenarnya harus ditampung oleh reformasi. “Artinya, perubahan yang menyeluruh. Sehingga menuntut proses reformasi yang terus-menerus,” tambahnya.

Reformasi AcehMuatan reformasi bagi Aceh baru benar-benar dapat dirasakan setelah kesepakatan MoU Helsinki dicapai. Maknanya, sepuluh tahun usia reformasi nasional, tetapi baru empat tahun muatannya terjewantahkan di tingkat Aceh. “Darurat Militer malah terjadi dalam era reformasi,” pungkas Saleh.Adapun perjanjian damai yang diperoleh Aceh, menurut Saleh, dapat saja dipandang sebagai salah satu agenda reformasi. “Tetapi Pilkada, tokoh independent, bukan agenda reformasi, melainkan buah dari perdamaian,” katanya.

Lalu, apa yang dicapai Aceh selama empat tahun itu? “Kalau tukang becak yang berkhalwat, minggu depan sudah dicambuk. Tetapi giliran pejabat yang berkhalwat rumit sekali untuk diproses,” jawab TAF Haikal, mantan Sekjen Forum LSM Aceh. Bagaimana sebenarnya standar reformasi? Sejak sepuluh tahun reformasi berlalu, masih banyak hal yang belum berdampak positif bagi rakyat. “Sukses merebut, tetapi gagal mengisi,” lanjut Haikal.

Korupsi merajalela, aksi untuk sebuah perubahan terjadi dimana-mana. Kalau tidak sekarang dimulai memperbaikinya, kapan lagi itu akan dibenahi? Reformasi terlalu melihat yang lebih besar sedangkan bagian kecil yang harus ditangani sesegera mungkin masih terbengkalai. “Sejak sepuluh tahun lalu sampai sekarang, keberhasilan reformasi hanya bisa mengangkat aktivis menjadi anggota dewan,” tambah Saiful Akmal.

“Apa hanya itu arti reformasi?” gugat Saiful.Masalah kecil saja pemerintah belum menanganinya, bagaimana bisa menginginkan perubahan besar. “Pemenuhan hak dasar masyarakat seperti air, listrik, pendidikan dan kesehatan belum diberikan sesuai kebutuhan,” tambah Tim Analisis Aceh Insntitut.Ini, menjadi pekerjaan rumah bagi pejabat pemerintah. Sudah waktunya bangkit dan melakukan apa yang sewajarnya diperbaiki. Reformasi bukan hanya segores tulisan yang terpampang dimana-mana. Bukan mengingkari perjanjian. Sejatinya reformasi yaitu bagaimana menciptakan kedamaian dan kesejahteraan bagi rakyat. Penegakan hukum sesuai qanun, bukan hukum yang menekan rakyat jelata. (riza, jannah)